Relokasi lahan juga menjadi fokus utama dalam penyelesaian konflik terkait proyek industri. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memberikan kesempatan bagi pemilik lahan terdampak untuk terlibat dalam proses relokasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun pihak swasta, untuk memastikan bahwa proses relokasi berjalan lancar dan sesuai dengan keinginan pemilik lahan.
Selain itu, pemerintah juga melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada masyarakat terkait proses relokasi lahan di IKN. Dengan penjelasan yang transparan dan komunikasi yang terbuka, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami serta mendukung upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik terkait relokasi lahan. Langkah ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak proyek industri.
Jaminan kompensasi dan relokasi yang layak dari pemerintah menjadi langkah yang penting dalam menyelesaikan konflik terkait relokasi lahan di IKN. Dengan demikian, pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar dan tanpa menimbulkan konflik sosial yang berkelanjutan. Diharapkan, langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi proyek pembangunan lainnya dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kepentingan masyarakat.
