Awal bulan ini, pengawas keuangan pemerintah mengumumkan akan meninjau aset Boluarte dalam dua tahun terakhir. Boluarte sendiri telah menegaskan bahwa dirinya memasuki pemerintahan dengan tangan yang bersih dan akan meninggalkannya dengan tangan yang bersih pula.
Penggerebekan ini turut menciptakan polemik di publik Peru, dimana sebagian besar masyarakat turut mendukung tindakan pemerintah untuk memberantas korupsi, namun ada juga yang menilai bahwa tindakan tersebut terlalu berlebihan dan semakin menguatkan opini bahwa aksi tersebut merupakan bentuk politisasi penegakan hukum. Skandal yang melibatkan pemimpin negara tentu memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Dalam konteks ini, transparansi pemerintahan menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam kepada masyarakat mengenai kejadian ini agar dapat memulihkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintahan. Bentuk-bentuk kontrol serta pertanggungjawaban publik atas tindakan pemerintah juga harus ditingkatkan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, penguatan lembaga-lembaga pengawasan dan penegakan hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua warga negara.
Dalam kasus ini, penting bagi pemerintah Peru untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memberantas korupsi dan juga memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kejelasan dan transparansi dalam menangani kasus korupsi termasuk jumlah aset yang dimiliki oleh pejabat publik, serta keterbukaan terkait sumber-sumber pendanaan dan asal-usul harta pribadi menjadi kunci dalam menjaga integritas pemerintahan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
