Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan, sebagai suatu kebutuhan primer, parlemen harus memastikan air dapat diakses dan didapatkan dengan harga terjangkau oleh semua rakyat tanpa terkecuali. Masalah akses air bersih masih menjadi permasalahan serius di banyak wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Maka dari itu, diplomasi yang dilakukan oleh parlemen sangat diperlukan dalam memperkuat hydro diplomacy. Parlemen harus berperan dalam tata kelola air internasional.
Dalam pertemuan parlemen di gelaran World Water Forum ke-10, menurutnya Indonesia berhasil menyusun sebuah komitmen untuk memperbaiki alokasi sumber dana anggaran yang proporsional untuk air bersih."Kita harus menentukan langkah strategis untuk merumuskan aksesibilitas, keterjangkauan air buat semua. Untuk mengatasi isu air bersih kita perlu membuat aksi konkret di tingkat lokal dan internasional," ungkap Puan. Melalui peran aktifnya dalam proses legislasi, parlemen telah menggagas serta menetapkan program-program prioritas untuk meningkatkan akses air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat.
