Namun demikian, reformasi perizinan proyek energi panas bumi bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Perlu adanya evaluasi terhadap regulasi yang ada serta penyederhanaan proses perizinan yang lebih transparan dan jelas. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor dan mendorong percepatan investasi dalam sektor energi panas bumi.
Sejalan dengan hal tersebut, pihak terkait diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemangkasan waktu perizinan proyek PLTP di Indonesia. Dukungan tersebut dapat berupa implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung kelancaran investasi dalam proyek energi panas bumi serta peningkatan koordinasi antara lembaga terkait agar proses perizinan dapat berjalan dengan efisien dan transparan.
Dalam konteks global, upaya pemangkasan waktu perizinan juga dapat menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam menarik investasi di sektor energi panas bumi. Dengan proses perizinan yang cepat dan efisien, investor dapat merasakan kepastian dan kemudahan dalam melakukan investasi di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi dalam sektor energi panas bumi di Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, langkah-langkah ini menjadi semakin penting, terutama dalam mempercepat pemanfaatan sumber energi terbarukan. Dengan demikian, pemangkasan waktu perizinan proyek energi panas bumi menjadi langkah strategis dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target Net Zero Emission dimasa depan.
