Tampang

Pangkas Waktu Izin Proyek Panas Bumi: Janji Menteri Bahlil di Depan Presiden Jokowi

18 Sep 2024 19:45 wib. 37
0 0
Janji Menteri Bahlil di Depan Presiden Jokowi
Sumber foto: Jawapos.com

Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa ia telah melaporkan rencana pemangkasan izin tersebut kepada Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. "Dan juga, saya sudah melaporkan kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih, kami akan melakukan reformasi dengan berbagai langkah konstruktif dalam rangka percepatan," pungkasnya.

Dalam reformasi investasi dan perizinan untuk proyek energi panas bumi, peran pemerintah sangatlah penting. Diperlukan sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kelancaran investasi dalam sektor energi panas bumi. Meskipun hal ini menjadi tantangan yang kompleks, namun dengan adanya komitmen dari pemerintah dalam memangkas waktu perizinan dan mendukung investasi, diharapkan akan tercapai percepatan dalam pengembangan proyek energi panas bumi di Indonesia.

Pembangunan proyek energi panas bumi dinilai sangat strategis dalam mencapai target Net Zero Emission RI di tahun 2060. Oleh karena itu, proses perizinan yang berbelit-belit dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, upaya pemangkasan waktu perizinan proyek PLTP menjadi langkah yang strategis guna memacu pengembangan sektor energi panas bumi dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission RI.

Berkaca pada fakta bahwa sektor energi panas bumi memiliki peran yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, perbaikan dalam proses perizinan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan energi nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Indonesia memiliki potensi sumber energi panas bumi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam mendukung pengembangan proyek energi panas bumi, peningkatan kerjasama antara pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi hal yang sangat penting. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak-pihak terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan investasi yang kondusif dan proses perizinan yang efisien.

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

Game Online
0 Suka, 0 Komentar, 9 Jun 2024

POLLING

Partai Lebih Mengutamakan Aspirasi Rakyat atau Kekuasaan?