Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berkomitmen untuk memangkas proses perizinan bagi investor yang akan masuk, khususnya dalam proyek energi panas bumi di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam acara 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024. Bahlil melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa proses perizinan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia memerlukan waktu hingga 2 periode kepresidenan.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan kekhawatirannya terkait proses perizinan yang panjang dan rumit bagi investor di sektor energi panas bumi. "Pak (Jokowi), isu kita ini paling besar, saya pikir waktu saya jadi Menteri Investasi, kita sudah menyelesaikan reformasi undang-undang tenaga kerja, ternyata di kantor kami ini, pak, sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah, pak. Kenapa? Orang melakukan investasi, investor ini pak, urus izin 3 tahun, RKPPR, izin amdal, izin lokasi itu bisa 2-3 tahun, pak. Masuk di Kementerian ESDM main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh waktu 2-3 tahun," ungkap Bahlil pada hari Rabu, 18 September 2024.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti bahwa proyek PLTP di Indonesia memerlukan waktu hingga 6 tahun untuk mendapatkan izin dan dapat memperlambat pencapaian target Net Zero Emission RI di tahun 2060. "Jadi, pak, kita bisa membangun konstruksinya pada tahun ke-6. Jadi, lebih dari satu masa periode presiden. Coba bayangkan, pak, akan susah untuk melakukan percepatan menuju 2060 net zero emission, padahal kita memiliki cadangan energi baru terbarukan (EBT) terbesar," tambahnya.
Dengan permasalahan tersebut, Bahlil menegaskan komitmennya untuk melakukan pemangkasan perizinan pembangunan proyek PLTP di dalam negeri. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. "Jadi, saya izin sama Bapak Presiden, kami akan memangkas, baik dari segi syarat waktu, untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan investasi. Jadi, teman-teman investor gak perlu ragu, saya sudah laporkan ke Presiden Jokowi," jelasnya.
