Selain itu, diperlukan pula langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Perlu dibangun mekanisme pengawasan dan kontrol internal yang ketat dalam setiap tahap pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam pengadaan batik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh ASN adalah transparan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
Selain tindakan pencegahan, penegakan hukum terhadap oknum ASN yang terlibat dalam korupsi pengadaan batik juga tidak boleh ditawar-tawar. Hukuman yang tegas dan efektif perlu diberikan sebagai efek jera bagi oknum ASN lainnya yang memiliki niat untuk melakukan tindakan korupsi yang serupa. Penegakan hukum yang adil dan tegas akan menjadi contoh nyata bahwa negara serius dalam memberantas korupsi di dalam birokrasi.
Kasus korupsi pengadaan batik oleh oknum ASN merupakan cerminan dari kerentanan sistem birokrasi dalam mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, perbaikan sistem birokrasi dan peningkatan integritas ASN menjadi hal yang sangat penting. Penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kesadaran moral dan etika di kalangan ASN akan menjadi langkah nyata dalam upaya mencegah terulangnya kasus korupsi yang merugikan ini di masa depan.
Diperlukan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk memberantas korupsi di lingkungan birokrasi, termasuk dalam pengadaan batik oleh oknum ASN. Dengan adanya kesadaran dan aksi nyata untuk memerangi korupsi, diharapkan ke depannya pengadaan batik oleh ASN akan berjalan dengan transparan, jujur, dan mengedepankan kepentingan bangsa serta budaya Indonesia.
