Bukan hanya itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan khusus bagi ASN pada 2025. Reformasi terhadap gaji dan pensiun ASN masih menjadi salah satu agenda penting yang perlu diselesaikan. Selain itu, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 juga konsisten dengan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pendorong produktivitas.
Selain penyesuaian gaji ASN, kebijakan belanja pegawai tahun 2025 juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal. Hal ini dilakukan melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi serta layanan publik, dan adaptasi pola kerja yang lebih fleksibel.
Dalam arah kebijakan belanja pegawai tersebut, juga terdapat upaya untuk mereformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semua hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.
