Mulai Juni 2024, Indonesia akan memberlakukan larangan penjualan rokok eceran per barang. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok dan mengurangi dampak negatif kesehatan akibat merokok. Dengan diterapkannya larangan ini, penjualan rokok hanya dapat dilakukan dalam kemasan resmi yang telah ditetapkan. Namun, implementasi kebijakan ini tentu memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan keberhasilannya. Artikel ini akan membahas bagaimana pemerintah akan mengawasi pelaksanaan larangan ini dan tantangan yang mungkin dihadapinya.
1. Tujuan Larangan Penjualan Rokok Eceran
Larangan penjualan rokok eceran per barang bertujuan untuk mengurangi aksesibilitas rokok, terutama bagi kalangan muda dan individu dengan pendapatan rendah. Dengan kebijakan ini, diharapkan konsumsi rokok akan menurun karena harga rokok dalam kemasan resmi umumnya lebih tinggi dibandingkan harga rokok eceran. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi pembelian impulsif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok.
2. Mekanisme Pengawasan
Untuk memastikan implementasi larangan ini berjalan lancar, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan. Berikut adalah beberapa mekanisme pengawasan yang direncanakan:
Inspeksi Rutin oleh Petugas Kesehatan dan Perdagangan: Petugas dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan akan melakukan inspeksi rutin di toko-toko dan warung untuk memastikan tidak ada penjualan rokok eceran. Mereka akan mengecek kepatuhan terhadap peraturan dan memberikan sanksi bagi pelanggar.
