“Daerah-daerah dengan infrastruktur minim paling terdampak. Pemerintah pusat terlalu fokus pada proyek besar, padahal kebutuhan dasar seperti air masih banyak yang terabaikan,” kritik Retno Wibowo, peneliti kebijakan publik dari LIPI.
Kebijakan Terpusat, Respons Lambat
Distribusi kewenangan yang tidak jelas antara pusat dan daerah sering membuat respons terhadap krisis air tidak efektif. Bahkan, beberapa daerah mengaku tidak memiliki dana darurat khusus untuk mengatasi kekeringan.
“Kalau tidak ditetapkan bencana nasional, kami tidak bisa pakai dana BTT. Akhirnya hanya bisa berharap pada bantuan tanki air,” ujar salah satu pejabat BPBD di Nusa Tenggara Timur.
Kualitas Air Menurun, Kesehatan Terancam
Kekurangan air bersih bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan. Di beberapa wilayah, warga terpaksa menggunakan air keruh atau tercemar untuk mandi dan mencuci.
“Risiko diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pencernaan meningkat tajam. Ini ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat,” ujar dr. Helena Yusuf, dokter umum di Puskesmas Karawang.
