KPU juga perlu menjalin kerja sama dengan lembaga terkait lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan bahwa pelaporan LHKPN para caleg terpilih dilakukan dengan benar dan tidak ada upaya untuk menyembunyikan kekayaan yang dimiliki. Kerja sama ini dapat meningkatkan keefektifan proses pelaporan dan memastikan bahwa LHKPN yang disampaikan berisi informasi yang akurat dan transparan.
Dengan penegakan aturan tentang pelaporan LHKPN ini, diharapkan citra anggota legislatif dapat lebih dihormati oleh masyarakat. Transparansi dalam melaporkan harta kekayaan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para anggota legislatif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu memperbaiki citra lembaga legislatif di mata masyarakat dan membuktikan bahwa lembaga tersebut memang serius dalam memerangi praktik korupsi.
