Pada sisi lain, pemberantasan korupsi juga didukung oleh peran serta dari seluruh elemen masyarakat, baik dari aspek akademis, profesi, maupun aktivis anti-korupsi. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, komitmen dan kerjasama antara lembaga penegak hukum, aparatur pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara.
Selain itu, penguatan regulasi dan aturan yang ketat terhadap tata kelola keuangan publik menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Pembaharuan sistem dan prosedur pengawasan keuangan publik juga sangat diperlukan guna meminimalisir celah korupsi yang dapat terjadi dalam pelaksanaan anggaran publik. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik juga menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan korupsi.
Menindaklanjuti temuan yang ada, KPK terus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pemberantasan korupsi di setiap sektor. Investigasi menyeluruh terhadap kasus-kasus dugaan korupsi menjadi salah satu upaya KPK dalam memastikan pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien.
Komitmen untuk memberantas korupsi di berbagai sektor keuangan publik juga menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran publik serta pelaksanaan program peningkatan pelayanan kedinasan merupakan langkah krusial dalam memastikan transparansi dan integritas tata kelola keuangan publik.
Kasus penggeledahan yang dilakukan oleh KPK di Kantor Setda Provinsi Papua menjadi momentum penting dalam upaya pemberantasan korupsi di daerah. Pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi menjadi bagian integral dalam memastikan tata kelola keuangan publik yang baik dan sesuai dengan asas-asas keadilan.
