Dalam beberapa pernyataan, Menteri Fadli Zon menyebutkan bahwa penulisan ulang sejarah akan mencakup periode pra-sejarah, masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga era pemerintahan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo (Jokowi), termasuk pembaruan narasi terkait masa penjajahan.
Sementara itu, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), sebagai koalisi masyarakat sipil, menolak keras rencana pemerintah tersebut. Ketua AKSI, Marzuki Darusman, menilai proyek ini sebagai upaya rekayasa masa lalu bangsa dengan tafsir tunggal yang berpotensi memanipulasi sejarah demi kepentingan penguasa.
“Kami dari AKSI menyatakan menolak proyek penulisan sejarah resmi oleh Kementerian Kebudayaan. Ini merupakan proyek masif yang jelas-jelas bertujuan rekayasa sejarah dengan tafsir tunggal,” tegas Marzuki dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi X DPR RI.
