Kontroversi seputar kebijakan konten pornografi di platform media sosial X atau Twitter menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari anggota Komisi I DPR. Diharapkan, masalah ini dapat diselesaikan dengan solusi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam budaya masyarakat.
Sebagai anggota MPR/ DPR RI, tugas Komisi I adalah membidangi pertahanan dan keamanan, hubungan luar negeri, lingkungan, dan pembangunan. Dengan adanya masalah seperti konten pornografi di platform media sosial, maka Komisi I perlu memberikan perhatian serius agar platform-platform tersebut dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menegakkan aturan hukum terkait konten pornografi di media sosial. Kontribusi dari berbagai pihak, termasuk kepolisian dan Kementerian Kominfo, diharapkan dapat memberikan langkah pemantauan serta penegakan hukum yang efektif, sehingga konten-konten yang melanggar hukum dapat segera dihapus atau diblokir.
Selain itu, perlunya peran aktif dari masyarakat dalam memantau dan melaporkan konten yang dianggap melanggar aturan kepada pihak berwenang, agar internet dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua penggunanya. Pendidikan dan kesadaran hukum terkait konten-konten yang dapat merugikan serta meresahkan juga perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat bertindak secara bijaksana dalam menggunakan media sosial.
