Berdasarkan penelusuran, kebijakan pengelolaan tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai masih menyisakan beragam permasalahan. Mulai dari praktek korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga ketidakpedulian terhadap upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan data dari berbagai lembaga swadaya masyarakat dan hasil investigasi wartawan yang menunjukkan praktek-praktek yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
Di sisi lain, Jokowi dan pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki situasi tersebut. Mereka telah melakukan sejumlah langkah, termasuk melakukan evaluasi terhadap perizinan tambang yang dinilai merugikan, serta memberlakukan berbagai regulasi untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan tambang demi meminimalkan dampak negatifnya.
Sementara itu, dalam pandangan Ketum PBNU, peningkatan pengawasan dan regulasi tentu dibutuhkan, namun hal tersebut juga harus diiringi dengan keseriusan untuk mengubah praktek-praktek yang sudah berjalan. Selain itu, pemahaman yang utuh terkait sumber daya alam sebagai anugerah yang harus dikelola dengan bijaksana dan bertanggung jawab juga perlu ditanamkan kepada setiap pihak yang terlibat dalam industri tambang.
Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, PBNU memiliki peran penting dalam menegaskan perspektif Islam terkait dengan berbagai aspek kehidupan termasuk pengelolaan sumber daya alam. Pernyataan dari Ketum PBNU pun menjadi panggilan untuk membuka ruang dialog antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk mencari solusi terbaik demi keberlanjutan industri tambang yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.
