Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa koordinasi antara pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berjalan dengan baik. Hal ini merespons pernyataan Ketua Lembaga Antirasuah, Nawawi Pomolango, yang menyebut pihak Istana lebih mudah bertemu pimpinan organisasi masyarakat (ormas) ketimbang KPK.
Ari secara tegas menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah dan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Senin (16/9/2024). Ari juga menambahkan bahwa koordinasi dilakukan melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukam).
Dalam konteks ini, Ari juga menyatakan bahwa Prinsipnya, Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bertemu dengan pihak manapun, termasuk pimpinan KPK. Namun, ia menegaskan pentingnya mempertimbangkan KPK sebagai lembaga negara independen agar pertemuan antara Presiden dan KPK tidak disalah persepsikan sebagai intervensi.
Sebelumnya, Ketua KPK, Nawawi Pomolango, juga mengutarakan keluhan terkait kesulitan dirinya dan pimpinan KPK untuk bertemu dengan Jokowi, yang lebih sering bertemu dengan ormas. Pernyataan itu disampaikan Nawawi dalam acara Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/9/2024) lalu. Belum pernah sekalipun dirinya dan pimpinan KPK mendapat undangan dari Presiden untuk berbicara mengenai lembaga antirasuah selama mereka menjabat di KPK selama kurang lebih lima tahun.
