Kementerian Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengenai 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Staf Khusus Mensos Bidang Pengembangan SDM dan Program, Suhadi Lili, menyatakan perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap pernyataan Suharso, apakah itu fakta atau hipotesis.
Menurut Suhadi, pernyataan Suharso perlu dipertanyakan apakah benar adanya atau merupakan hipotesis. "Jadi begini, 46 persen itu fakta atau hipotesa? Kalau itu fakta tentunya bisa dilacak daftarnya untuk kita tindaklanjuti satu per satu," ujar Suhadi di Kantor Kemensos, Cawang, Jakarta, Jumat (21/6). Suhadi juga menyoroti terkait pusat data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Bappenas. Menurutnya, data Regsosek belum tentu lebih baik dibandingkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kemensos.
Lebih lanjut, Suhadi menyatakan keraguan terhadap kepercayaan terhadap DTKS dan pembuatan data baru yang diyakini lebih baik sebagai sebuah hipotesis yang belum terbukti kebenarannya. Meskipun begitu, Suhadi menyebutkan bahwa DTKS sudah berjalan dan pengumpulan datanya dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan.
"Sistem ini sudah berjalan dengan melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya. Jadi, posisinya berbeda. Undang-undang ini sudah mengatur dengan sangat ketat. Jika kami tidak mengikuti prosedur disana, maka kami melakukan pelanggaran undang-undang dengan konsekuensi yang berat," ungkap Suhadi.
