Menanggapi hal ini, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah mengevaluasi sistem pengelompokan jemaah dengan model syarikah tersebut. Menurutnya, sistem ini tidak boleh memisahkan jemaah dengan pasangan atau pendamping mereka selama berada di Tanah Suci.
“Kami ingin kloter jemaah tetap utuh, dan pemerintah harus melakukan koordinasi agar gelombang kedua bisa berjalan lebih baik,” kata Marwan.
