Kejadian ini juga mendorong perlunya pembenahan dalam sistem pengawasan serta pertanggungjawaban yang lebih ketat terhadap para eksekutif dan pejabat publik dalam mengelola aset negara. Sistem itu harus dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang mengarah pada kerugian negara.
Di sisi lain, kebijakan internal perusahaan juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Peningkatan budaya integritas dan pengawasan internal yang ketat dapat menjadi benteng utama dalam mencegah tindakan-tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara.
