Dalam konteks ini, Hashim menegaskan bahwa kabinet yang "gemuk" harus mampu menunjukkan hasil nyata. Efisiensi dan efektivitas kinerja kementerian-kementerian tersebut perlu dilihat sebagai parameter utama, bukan sekadar ukuran jumlah kabinet yang besar. Menurutnya, fokus harus dipusatkan pada bagaimana kabinet ini mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang positif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
Agar kabinet ini dapat memberikan output yang maksimal, perlu adanya langkah konkret dalam mengoptimalkan koordinasi antarkementerian. Salah satu cara adalah dengan memberikan perhatian khusus pada area-area yang rentan terhadap tumpang tindih kewenangan serta perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kinerja setiap kementerian. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi dapat diperkuat guna memudahkan kolaborasi dan komunikasi di antara seluruh kementerian.
Dalam menghadapi kabinet yang "gemuk" ini, dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun masyarakat umum, juga akan memegang peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Dengan begitu, kabinet yang "gemuk" bisa diarahkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan, sehingga dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.
Melalui evaluasi yang akan dilakukan pada Maret atau April tahun 2025, diharapkan bahwa kabinet ini dapat memberikan hasil yang nyata dan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi kemajuan Indonesia. Dengan demikian, fokus pada output yang dihasilkan oleh kabinet ini menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Ke depannya, kabinet gemuk harus mampu membuktikan bahwa ukurannya tidak menjadi hambatan, namun sebaliknya, mampu memberikan solusi dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
