Namun, ia juga mengingatkan bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi tidak cukup dengan pendekatan temporer. Menurutnya, perlu ada pergeseran ke arah pemberdayaan yang sistematis dan berbasis wilayah. Ia menyarankan agar setiap daerah memiliki peta jalan pembangunan sendiri yang berbasis pada potensi lokal. Dengan dukungan infrastruktur teknologi dan akses pasar, pendekatan ini diyakini akan menciptakan pemerataan pembangunan dan menghindari ketimpangan antarwilayah.
Lebih lanjut, Imas menyoroti pentingnya reformulasi kebijakan fiskal yang lebih pro-rakyat. Ia mendorong adanya peningkatan anggaran untuk program pemberdayaan desa dan wilayah terpencil. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan yang merata, bukan hanya dinikmati oleh kelompok atau daerah tertentu. Pemerintah, tegasnya, harus memastikan bahwa hasil pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Ia juga meminta agar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang solid dinilai penting agar setiap program tidak hanya tereksekusi secara administratif, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat harus menjadi ruh utama dalam setiap kebijakan pembangunan ke depan.
