Jakarta – Wacana legalisasi kasino di Indonesia kembali memantik perdebatan sengit. Anggota Komisi XI DPR RI, Galih Kartasasmita, mengusulkan model seperti Uni Emirat Arab (UEA) untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara, namun ide ini langsung menuai pro kontra di berbagai kalangan. Sejumlah ekonom dan pakar hukum mendesak adanya kajian yang menyeluruh terhadap dampak sosial, hukum, dan ekonomi dari kebijakan kontroversial ini.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, mengakui bahwa legalisasi kasino memang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Namun, ia dengan tegas mengingatkan akan efek lanjutan yang perlu diwaspadai di balik potensi pemasukan tersebut.
"Kalau dilegalkan, negara bisa mendapatkan pemasukan dari PNBP. Tapi harus diwaspadai, bisa saja masyarakat berpenghasilan rendah tergiur mencoba peruntungan lewat kasino," kata Nailul kepada wartawan, dikutip dari Tribunnews, Senin (26/5/2025). Kekhawatiran ini menggarisbawahi potensi jebakan kemiskinan dan masalah sosial baru.
Selain itu, Nailul juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar legalisasi kasino tidak membuka celah bagi legalisasi judi online. Ini adalah poin krusial, mengingat pemerintah saat ini sedang gencar memerangi praktik judi online yang meresahkan masyarakat. “Jangan sampai judi online yang selama ini kita lawan juga meminta pelegalan,” tambahnya, memperingatkan potensi slippery slope.
