Seiring dengan itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah meminta kantor wilayah di Pulau Jawa untuk berkomunikasi langsung dengan tiga perusahaan besar di setiap daerah yang bergerak di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki. Dari hasil komunikasi tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar perusahaan mengalami penurunan pesanan yang berdampak pada pengurangan jam kerja dan hari kerja, sementara sebagian lain mulai mengalami peningkatan pesanan, dan beberapa perusahaan masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19.
Anggoro juga mengungkapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah mengkomunikasikan lima kebijakan pemerintah yang diharapkan oleh perusahaan-perusahaan di sektor garmen-teksil, antara lain kemudahan perizinan bagi para investor, penetapan upah minimum yang tidak membebani finansial perusahaan, ketersediaan bahan baku dalam negeri yang mudah dan murah, peningkatan dan pelatihan kemampuan pekerja, serta insentif pajak.
Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan pemahaman dan perlindungan terhadap pekerja yang terdampak kondisi industri garmen-teksil di Indonesia memang sangat penting. Data-data dan hasil komunikasi yang diperoleh dari koordinasi dengan para pihak terkait dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program-program perlindungan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi para pekerja di sektor ini. Selain itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara lembaga terkait, pemerintah, asosiasi, dan perusahaan juga perlu terus ditingkatkan agar pemantauan kondisi industri garmen-teksil dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
