Dengan target Rp160 triliun penerbitan SBN pada tahun 2024, maka 37% penerbitan SBN bisa terpenuhi hanya dari BP Tapera. "Penggunaannya pun tidak akan terbatas pada perumahan, melainkan dapat digunakan untuk program pemerintah mulai dari pembangunan IKN hingga makan siang gratis ke depan," ujar Tim Riset CELIOS.
Meskipun demikian, isu penggunaan dana Tapera untuk proyek infrastruktur memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang merasa bahwa penggunaan dana Tapera untuk proyek infrastruktur, meskipun potensial memberikan dampak positif bagi perekonomian, akan menyimpang dari fokus utama program Tapera yang seharusnya untuk memberikan akses pemilikan rumah bagi masyarakat.
Kabar tentang penggunaan dana Tapera untuk pembangunan IKN juga menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono secara tegas menyatakan bahwa rencana penggunaan dana Tapera untuk proyek infrastruktur harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dengan adanya bantahan dari BP Tapera mengenai kabar penggunaan dana peserta untuk pembangunan Infrastruktur Kehutanan Nasional, diharapkan dapat meredakan kekhawatiran dan kebingungan para peserta Tapera. Namun, tentu saja hal ini juga memberikan catatan bahwa pentingnya pihak terkait untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera agar dapat memberikan kepastian dan kepercayaan kepada semua pihak yang terlibat.
