Namun, di sisi lain, banyak pihak yang merasa khawatir terhadap berbagai konsekuensi negatif yang mungkin muncul dari kebijakan ini. Pertama-tama, akan timbul pertanyaan mengenai kedaulatan dalam mengatur jumlah anak bagi pasangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini mencampuri hak privasi pasangan untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan.
Di samping itu, dari segi ekonomi, kebijakan tersebut juga mungkin menimbulkan masalah. Pasangan muda yang masih dalam tahap membangun karier dan kehidupan ekonomi mungkin akan mengalami kesulitan jika harus merencanakan keluarga dengan terbatasnya jumlah anak. Selain itu, keberadaan anak perempuan dalam keluarga juga memiliki nilai sosial dan budaya yang penting, terutama dalam masyarakat Indonesia yang kaya akan tradisi dan adat istiadat.
Dalam menghadapi pro dan kontra terkait usulan tersebut, penting bagi BKKBN untuk melakukan kajian mendalam serta melibatkan berbagai pihak terkait, seperti akademisi, praktisi kesehatan, dan masyarakat umum, dalam merumuskan kebijakan ini. Diperlukan juga penelitian yang komprehensif mengenai dampak potensial dari usulan tersebut, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar dapat mendukung upaya pembangunan bangsa yang berkualitas.
Kendati demikian, upaya pengendalian penduduk seharusnya tidak semata-mata berfokus pada jumlah anak, namun juga harus memperhatikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Pendidikan seks yang tepat, akses layanan kesehatan reproduksi yang memadai, dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga menjadi kunci penting untuk membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih bijak terkait perencanaan keluarga.
