Keberhasilan Bakamla RI dalam mengusir lima kapal ikan asal Tiongkok dari perairan Batam menunjukkan komitmen dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Tindakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mengawasi aktivitas illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, serta melindungi ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Indonesia.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perikanan dan kelautan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SUSENAS) tahun 2023, sektor ini menyumbang sekitar 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia menjadi sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi, illegal fishing juga berdampak negatif terhadap ekosistem laut. Kelautan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dan keberadaan aktivitas illegal fishing dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis flora dan fauna laut. Oleh karena itu, tindakan pencegahan illegal fishing seperti yang dilakukan oleh Bakamla RI sangatlah penting untuk menjaga keberagaman hayati laut Indonesia.
Selain itu, upaya mencegah illegal fishing juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mayoritas masyarakat pesisir Indonesia hidup dari sumber daya kelautan, baik sebagai nelayan maupun dalam usaha-usaha yang terkait dengan sektor kelautan. Aktivitas illegal fishing dapat merugikan masyarakat pesisir, baik dari segi ekonomi maupun sumber daya kelautan yang semakin menipis akibat eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
