Keterlibatan pegawai pemerintah dalam kasus ini juga menunjukkan adanya potret yang sangat mencemaskan terhadap maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam aparatur pemerintahan. Sangatlah penting bagi institusi pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan upaya pencegahan dan penindakan yang lebih baik untuk mencegah kejahatan-kejahatan semacam ini.
Dalam konteks ini, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil tanpa memandang kedudukan atau jabatan pelaku. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan keberpihakan mereka terhadap kepentingan masyarakat dan mengurangi celah bagi oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekuasaan dan akses terhadap teknologi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Sanksi hukum yang berat dan tindakan pencegahan yang lebih ketat perlu diterapkan secara konsisten untuk memberikan efek jera bagi siapa pun yang berniat melakukan tindakan melanggar hukum terkait penggunaan teknologi, khususnya dalam konteks perjudian online. Selain itu, intensifikasi pendidikan dan sosialisasi kepada pegawai pemerintah mengenai etika dan tanggung jawab mereka dalam penggunaan teknologi juga menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan.
Pada tingkatan yang lebih luas, langkah-langkah pemerintah juga harus fokus pada peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan teknologi secara umum. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi dan penyempurnaan aturan, pembentukan lembaga pengawas independen, serta memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam dunia teknologi. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan teknologi, seperti perjudian online, dapat dicegah dan diberantas dengan lebih efektif.
