Kritik makin menguat karena ada rancangan undang-undang di legislatif negara bagian Texas yang sedang dibahas. Salah satu isi usulannya adalah memindahkan kewenangan atas pengelolaan akses pantai dari pemerintah daerah ke pemerintah kota Starbase—yang berarti lebih dekat ke kendali Musk secara tidak langsung. Jika ini disahkan, maka kemungkinan masyarakat kehilangan akses penuh ke area publik akan semakin besar.
Sementara itu, SpaceX sendiri diketahui tengah mengajukan izin kepada otoritas federal agar bisa meningkatkan jumlah peluncuran roket dari lima kali menjadi 25 kali per tahun. Jika disetujui, Starbase akan menjadi salah satu situs peluncuran roket tersibuk di dunia, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat kegiatan luar angkasa komersial terbesar milik swasta.
Meski pihak SpaceX belum merilis pernyataan resmi mengenai hasil pemungutan suara ini, dokumen internal dari tahun sebelumnya menunjukkan arah yang jelas. Dalam surat tersebut, Manajer Umum Starbase, Kathryn Lueders, menyampaikan bahwa mereka membutuhkan otonomi penuh untuk mengembangkan kota Starbase secara terintegrasi. Termasuk di dalamnya pembangunan jalan, penyediaan layanan utilitas, sekolah, hingga layanan kesehatan.
Dengan ambisi mengembangkan komunitas kota luar angkasa yang futuristik, Starbase mulai menjelma menjadi eksperimen urban yang mengaburkan batas antara bisnis teknologi dan sistem pemerintahan lokal. Namun, tidak semua warga menyambut perkembangan ini dengan suka cita.
Salah satu warga sekitar, Josette Hinojosa, mengaku khawatir terhadap masa depan komunitasnya. Ia menyoroti pembatasan akses ke pantai yang sudah menjadi bagian dari kehidupan keluarganya selama beberapa generasi. Ia menyatakan bahwa kadang-kadang pantai ditutup sepenuhnya, dan di hari lain pengunjung ditolak masuk tanpa penjelasan yang jelas.
