Dalam sidang yang penuh tegang, perwakilan Palestina berhasil meyakinkan Mahkamah Internasional bahwa tindakan Israel di Rafah merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Para hakim ICJ menilai bahwa operasi militer Israel tidak dapat dibenarkan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keamanan wilayah Palestina.
Reaksi terhadap keputusan Mahkamah Internasional ini cukup bervariasi. Pemerintah Israel menolak keras keputusan ini dan menyatakan bahwa mereka berhak untuk melindungi keamanan nasional mereka sebagaimana dijamin oleh hukum internasional. Sementara itu, pihak Palestina merasa lega dengan keputusan tersebut dan berharap bahwa Israel akan segera menaati perintah ICJ untuk menghentikan operasi di Rafah.
Perintah Mahkamah Internasional ini juga memicu reaksi dari komunitas internasional. Beberapa negara mengecam tindakan Israel dan mendukung keputusan ICJ, sementara negara lain masih bersikap netral dalam konflik Israel-Palestina. Para pengamat internasional menyoroti pentingnya diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik ini, dan menekankan perlunya keterlibatan pihak ketiga untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
Dengan perintah ini, tekanan internasional semakin meningkat terhadap pemerintah Israel, dan diharapkan dapat membuka jalan bagi negosiasi antara Israel dan Palestina. Namun, tantangan bagi Mahkamah Internasional tetap besar, karena pelaksanaan keputusan ini dan penyelesaian konflik di Timur Tengah masih memerlukan keterlibatan seluruh pihak dan komitmen yang kuat untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
