Hong Kong sedang menjalani perubahan besar dalam sektor publiknya yang berdampak signifikan terhadap tenaga kerja, dengan keputusan untuk memberhentikan sekitar 10.000 pegawai negeri sipil (PNS). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi pengeluaran di tengah meningkatnya defisit anggaran yang dialami kota tersebut.
Menurut laporan yang dirilis oleh Reuters, pemutusan hubungan kerja secara massal ini merupakan respons terhadap sejumlah tantangan yang dihadapi Hong Kong, termasuk ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan kondisi pasar properti yang kurang baik. Sekretaris Keuangan Hong Kong, Paul Chan, menyatakan bahwa langkah ini akan memberikan jalan yang jelas untuk memulihkan keseimbangan fiskal dengan cara yang terencana dan progresif. Pengurangan jumlah pegawai negeri, yang diperkirakan akan dimulai pada April 2027, akan mengurangi kuota pegawai negeri sekitar 2 persen dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Selain itu, gaji di sektor publik juga akan dibekukan pada tahun ini.
