Dewan Keamanan PBB sedang mengadakan konsultasi tertutup untuk mempertimbangkan pengakuan Palestina sebagai anggota resmi PBB, duta besar Israel, Gilad Erdan, mengkritik PBB dan menyebut inisiatif ini sebagai "negara teroris Nazi Palestina".
Presiden DKPBB pada hari Senin merujuk permohonan Otoritas Palestina untuk menjadi anggota penuh badan dunia itu ke komite tentang penerimaan anggota baru.
"Kami sungguh berharap setelah 12 tahun sejak kami mengubah status kami menjadi negara pengamat, Dewan Keamanan akan meningkatkan diri untuk melaksanakan konsensus global mengenai solusi dua negara dengan mengakui negara Palestina untuk keanggotaan penuh," kata utusan PBB dari Palestina, Riyad Mansour, menambahkan bahwa keputusan diharapkan akan diambil pada 18 April saat pertemuan menteri tentang Timur Tengah.
Menurut Ambassador Gilad Erdan, Palestina belum memiliki pemerintahan yang stabil dan terpadu yang dapat mengelola negara dengan baik. Ia menyatakan bahwa mendukung hak kemerdekaan Palestina tidak boleh dilakukan dengan memberikan legitimasi kepada entitas yang terkait dengan terorisme. Erdan juga menekankan bahwa inisiatif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
