Menurut Ambassador Gilad Erdan, Palestina belum memiliki pemerintahan yang stabil dan terpadu yang dapat mengelola negara dengan baik. Ia menyatakan bahwa mendukung hak kemerdekaan Palestina tidak boleh dilakukan dengan memberikan legitimasi kepada entitas yang terkait dengan terorisme. Erdan juga menekankan bahwa inisiatif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
Kritik juga dilontarkan ke arah perserikatan bangsa-bangsa, bahwa PBB seharusnya memperhatikan keamanan global dan memastikan bahwa negara-negara anggotanya tidak terancam oleh keberadaan negara-negara yang terlibat dalam kegiatan teroris. Erdan menekankan bahwa pengakuan terhadap Palestina yang belum siap dalam hal stabilitas dan perdamaian hanya akan menimbulkan ancaman baru bagi perdamaian di wilayah tersebut.
