Miliarder Vietnam, Truong My Lan, telah menjalani persidangan yang sangat menghebohkan di Vietnam dalam kasus penipuan bank terbesar dalam sejarah dunia. Sidang ini diadakan di gedung pengadilan era kolonial yang megah di Ho Chi Minh City. Truong My Lan, seorang pengembang properti berusia 67 tahun, dijatuhi hukuman mati pada hari Kamis (11/04) karena terlibat dalam penjarahan salah satu bank terbesar di Vietnam selama 11 tahun. Ini merupakan putusan yang sangat jarang terjadi, karena Truong adalah salah satu dari sedikit perempuan di Vietnam yang dijatuhi hukuman mati karena kejahatan korupsi.
Truong My Lan dituduh mengambil pinjaman sebesar US$44 miliar (sekitar Rp702,6 triliun) dari Saigon Commercial Bank. Putusan pengadilan mengharuskannya mengembalikan US$27 miliar (sekitar Rp432 triliun), namun jaksa penuntut menyatakan bahwa jumlah tersebut mungkin tidak akan pernah bisa diperoleh kembali. Beberapa orang meyakini bahwa hukuman mati yang dijatuhkan adalah upaya pengadilan untuk mendorongnya mengembalikan sebagian dari uang yang hilang.
Pihak berwenang Vietnam, yang biasanya cenderung tertutup dalam menangani kasus, kali ini memberikan rincian kasus secara terbuka kepada media. Mereka menyebutkan bahwa 2.700 orang telah dipanggil sebagai saksi, dengan melibatkan 10 jaksa penuntut negara dan sekitar 200 pengacara. Barang bukti yang disajikan dalam sidang tersebut disimpan dalam 104 kotak dengan total berat mencapai enam ton. Selain Truong My Lan, 85 orang lainnya juga diadili dalam kasus ini, dan semuanya menyangkal tuduhan yang diarahkan kepada mereka.
Sidang ini menjadi babak yang paling dramatis dalam kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Nguyen Phu Trong, yang dikenal dengan sebutan "Blazing Furnaces (Tungku berapi-api)". Trong, seorang ideolog konservatif yang mendalami teori Marxis, percaya bahwa korupsi merupakan ancaman serius terhadap kekuasaan Partai Komunis. Kampanye anti-korupsi yang digalakkan oleh Trong telah memaksa ratusan pejabat untuk mengundurkan diri atau dihukum, termasuk dua presiden dan dua wakil perdana menteri.
