Sementara itu, Pengadilan tetap harus menyetujui kedua permintaan dari para jaksa penuntut, sehingga keputusan ini juga menunjukkan bahwa proses hukum di AS masih mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengambil keputusan akhir.
Para jaksa penuntut dalam pengajuan kasus subversi pemilu mengatakan bahwa kebijakan departemen tersebut mengharuskan kasus tersebut dibatalkan sebelum Trump kembali ke Gedung Putih. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum tetap memiliki aturan yang harus diikuti untuk menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum.
Inilah dinamika hukum yang terjadi di AS yang menarik untuk diamati oleh dunia, mengingat posisi AS sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dan berpengaruh dalam kebijakan global.
Meskipun demikian, keputusan ini tidak tanpa polemik. Jaksa dalam kasus dokumen tersebut mengisyaratkan bahwa mereka akan tetap meminta pengadilan banding federal untuk mengajukan kembali kasus terhadap dua rekan Trump yang dituduh menghalangi penyelidikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum terhadap mantan presiden AS ini mungkin masih belum berakhir, dan kita perlu terus memantau perkembangan selanjutnya.
Reaksi dari pihak terkait juga tak lama datang. Juru bicara Trump Steven Cheung memuji apa yang disebutnya sebagai "kemenangan besar bagi supremasi hukum." Hal ini menunjukkan bahwa keputusan ini dianggap sebagai bentuk keadilan bagi Trump dan pendukungnya.
Namun, Trump juga telah menghadapi tuntutan pidana dalam empat kasus - dua kasus diajukan oleh Smith dan dua di pengadilan negara bagian di New York dan Georgia. Ia dihukum dalam kasus New York sementara kasus Georgia, yang juga terkait dengan upayanya untuk membatalkan pemilu 2020, masih belum jelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun satu kasus telah dibatalkan, proses hukum terhadap mantan presiden AS ini masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian.
