Kerusuhan bermula dari aksi demonstrasi mahasiswa yang turun ke jalanan ibu kota dan beberapa wilayah lainnya di Bangladesh selama beberapa pekan terakhir. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang hendak memberlakukan sistem kuota untuk penerimaan pegawai pemerintah. Para demonstran menuntut diberlakukan skema berbasis prestasi yang dinilai lebih adil.
Sistem kuota yang saat ini diberlakukan pemerintah Bangladesh memberikan hingga 30 persen pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga veteran perang 1971. Hal ini menuai kritik karena dinilai diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan merugikan anak-anak berprestasi. Pada tahun 2018, pemerintahan Hasina sempat menghentikan sistem kuota ini menyusul protes besar-besaran mahasiswa. Namun, bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan putusan tersebut dan memberlakukan kembali sistem kuota usai keluarga veteran 1971 mengajukan petisi.
Situasi semakin memanas ketika demo berujung rusuh pada bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran. Aksi pembakaran bangunan hingga kendaraan pun tak terhindarkan. Dalam upaya meredam kerusuhan, pemerintah Bangladesh bahkan sempat memblokir akses internet demi mengurangi penyebaran informasi di media sosial yang dapat memicu kerusuhan lebih lanjut.
