Namun, angka yang rendah bukan berarti rumah tangga di negara-negara ini selalu bahagia. Sebaliknya, di banyak kasus, proses perceraian bisa jadi sangat sulit dan mahal secara hukum, atau ada tekanan sosial dan budaya yang membuat terutama perempuan tidak berani meninggalkan pernikahan yang tidak sehat.
Di beberapa tempat, istri yang ingin bercerai harus menghadapi stigma, kesulitan finansial, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan diri dan anak-anaknya. Dengan demikian, rendahnya angka perceraian bukanlah satu-satunya indikator keharmonisan rumah tangga.
Perlunya Perhatian Serius terhadap Pelestarian Pernikahan
Melihat data dan kondisi tersebut, Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa negara harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarga. Ia mendorong agar UU Perkawinan menyisipkan pasal khusus mengenai pelestarian pernikahan, agar pasangan suami istri bisa mendapatkan dukungan nyata ketika menghadapi persoalan rumah tangga.
Bukan hanya memberikan pelatihan sebelum menikah, negara juga diharapkan dapat menyediakan ruang konseling pasca-menikah, termasuk membantu pasangan menghadapi tekanan dari keluarga besar atau ketidakharmonisan internal yang bisa memicu perceraian.
Ke depan, solusi terhadap tingginya angka perceraian tidak hanya bisa diserahkan pada pasangan itu sendiri, tetapi juga perlu melibatkan pendekatan dari berbagai sektor—baik hukum, agama, maupun sosial.
