Asia-Pasifik saat ini tengah berada di persimpangan penting dalam menghadapi krisis iklim. Berdasarkan laporan terbaru dari Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), sejumlah negara di kawasan ini masih sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, terutama jika dilihat dari aspek makroekonomi. Laporan tersebut mengungkap bahwa kesiapan negara-negara Asia-Pasifik masih jauh dari ideal dalam merespons ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.
Laporan berjudul Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2025 ini secara gamblang menyebutkan bahwa banyak negara di kawasan belum memiliki ketahanan yang memadai terhadap guncangan iklim maupun proses transisi menuju sistem ekonomi yang lebih hijau. Konsekuensinya pun tidak main-main, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya risiko utang publik, hingga potensi memanasnya tensi dagang antarnegara.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB sekaligus Sekretaris Eksekutif ESCAP, Armida Salsiah Alisjahbana, menyampaikan bahwa situasi global saat ini sangat kompleks. Ketidakpastian ekonomi semakin meningkat, sementara risiko iklim juga terus mengintai. Hal ini membuat pengambilan keputusan dalam kebijakan fiskal dan moneter menjadi lebih menantang dibandingkan sebelumnya.
Menurut Armida, untuk bisa bertahan dan tumbuh di tengah tantangan ini, dibutuhkan kombinasi kebijakan nasional yang tangguh serta kolaborasi regional yang terkoordinasi. Hanya dengan cara ini, kawasan Asia-Pasifik bisa menjaga prospek ekonomi jangka panjang sekaligus menghadapi perubahan iklim secara efektif.
Laporan tersebut menganalisis 30 negara di kawasan dan mengidentifikasi 11 negara yang paling rentan terhadap risiko iklim dari perspektif ekonomi makro. Negara-negara tersebut meliputi Afghanistan, Kamboja, Iran, Kazakhstan, Laos, Mongolia, Myanmar, Nepal, Tajikistan, Uzbekistan, dan Vietnam. Kerentanan ini mencerminkan lemahnya kesiapan mereka dalam mengelola dampak perubahan iklim terhadap struktur ekonomi, fiskal, dan sosial.
