Demarkasi dan Survei: Setelah disepakati di atas kertas (delimitation), batas tersebut harus ditandai di lapangan (demarcation) oleh tim survei. Ini bisa berupa pembangunan patok batas, pagar, atau bahkan tugu. Survei yang akurat menggunakan teknologi modern seperti GPS sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
Peran Arbitrase Internasional: Jika negara-negara tidak bisa mencapai kesepakatan, mereka bisa menyerahkan sengketa batas ke lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau panel arbitrase, yang keputusannya harus ditaati.
Sejarah mencatat banyak konflik berdarah yang berakar dari sengketa batas wilayah, menunjukkan betapa sensitif dan pentingnya proses negosiasi ini.
Dinamika dan Perubahan Batas Wilayah
Batas wilayah bukan sesuatu yang selalu statis. Mereka bisa berubah seiring waktu karena berbagai alasan:
- Perjanjian Baru: Negara-negara bisa mengubah batas mereka melalui perjanjian baru, misalnya penyerahan wilayah atau pertukaran lahan.
- Perubahan Geografis: Jika sungai yang menjadi batas berubah alur secara signifikan, batas bisa disesuaikan atau tetap mengacu pada alur lama, tergantung kesepakatan.
- Konflik dan Perang: Penaklukan wilayah dalam perang seringkali mengubah batas politik secara paksa.
- Pemisahan atau Penyatuan Negara: Pembubaran suatu negara (seperti Yugoslavia) atau penyatuan (seperti Jerman Timur dan Barat) akan menciptakan batas-batas baru.
Meskipun demikian, ada prinsip uti possidetis juris dalam hukum internasional, yang berarti batas-batas administrasi kolonial akan menjadi batas negara baru setelah kemerdekaan, untuk menghindari kekacauan.
