Sikap enggan memberikan tanggapan dari pihak KPU ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum, KPU seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun dengan sikap ketua KPU yang terkesan menghindari tanggapan terkait laporan ini, hal ini menimbulkan polemik tersendiri.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk mengambil langkah yang tegas dan transparan. Melibatkan lembaga terkait yang independen dalam menyelidiki laporan dugaan tindak pelecehan ini merupakan langkah yang perlu diambil untuk menegakkan keadilan. Keterbukaan dan keterampilan dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kunci dalam demokrasi ini.
Ketidakmampuan ketua KPU untuk memberikan tanggapan yang jelas mengenai laporan dugaan tindak pelecehan ini juga dapat berdampak buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPU secara keseluruhan. Kepemimpinan yang tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai dapat mempengaruhi kinerja organisasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
