Adanya kebijakan baru ini tentu menjadi sorotan masyarakat karena potensi dampaknya terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi peserta BPJS Kesehatan. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas dan terperinci mengenai implikasi dari kebijakan ini, baik bagi peserta maupun pihak rumah sakit itu sendiri.
Selain itu, diperlukan pula pemantauan yang cermat terhadap proses penerapan kebijakan ini, termasuk pengawasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada peserta BPJS dalam kelas standar. Selain itu, diperlukan pula peran aktif dari pemerintah dalam memastikan kesetaraan dalam pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perubahan ini akan berpengaruh pada keberlangsungan operasional rumah sakit dan ketersediaan layanan kesehatan di berbagai daerah. Terdapat kemungkinan bahwa rumah sakit-rumah sakit kecil atau daerah akan menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi persyaratan penerapan kelas standar ini, sehingga perlu ada perhatian khusus dan dukungan untuk menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan di level tersebut.
Di sisi lain, kebijakan ini juga memberikan peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan adanya standar yang jelas dalam penerapan pelayanan kesehatan, diharapkan dapat mendorong rumah sakit untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya, termasuk fasilitas dan tenaga medis yang tersedia.
Dengan demikian, pemerintah perlu menjalankan peran pengawasan yang lebih berat dalam memantau penerapan standar kelas inap ini, serta dalam memberikan dukungan bagi rumah sakit-rumah sakit yang memerlukan bantuan untuk memenuhi standar tersebut. Selain itu, perlu pula dipastikan bahwa kebijakan ini tidak memberikan beban tambahan bagi peserta BPJS Kesehatan dalam proses mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
