Selain itu, pemerintah juga dapat mengeluarkan kebijakan agraria yang mendukung adanya investasi dalam pertanian. Dengan adanya investasi, petani dapat memperoleh akses terhadap teknologi dan modal usaha yang dapat meningkatkan produktivitas pertaniannya. Pemerintah dapat memberikan insentif-insentif pajak atau bantuan penyediaan fasilitas yang memudahkan petani untuk berinvestasi, sehingga dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan petani.
Selanjutnya, pemerintah dapat memperkuat peran lembaga agraria dalam mendukung kesejahteraan petani. Dengan adanya lembaga agraria yang kuat, petani dapat memperoleh kepastian hukum terkait hak atas tanahnya. Hal ini dapat mencegah terjadinya konflik tanah yang seringkali menghambat usaha pertanian petani. Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas lembaga agraria dalam memberikan pelayanan yang baik kepada petani, seperti pendaftaran tanah, pengukuran lahan, dan pemetaan tanah.
