Selain itu, pemerintah juga harus mengedepankan aspek keadilan dalam menyelesaikan konflik politik. Keputusan-keputusan yang diambil haruslah berdasarkan pada hukum dan prinsip-prinsip keadilan sehingga semua pihak merasa bahwa kepentingan mereka diperhatikan. Keadilan merupakan fondasi dalam menciptakan harmoni dan kesatuan dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas nasional.
Selain upaya-upaya tersebut, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memperkuat lembaga-lembaga negara yang bertugas menjaga stabilitas nasional, seperti kepolisian dan militer. Kedua lembaga tersebut harus diarahkan untuk tetap netral dan profesional dalam mengemban tugasnya, mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan politik kelompok. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik, sehingga stabilitas nasional tetap terjamin.
Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembangunan sosial dan ekonomi secara merata di seluruh wilayah negara. Ketimpangan sosial dan ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya ketegangan politik. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai wilayah di Indonesia.
