“Penyesuaian tarif bertujuan agar subsidi benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak, bukan untuk membebani masyarakat kecil,” kata Arief Sudrajat, Direktur Pengaturan Energi Kementerian ESDM.
Namun, sejumlah pengamat menilai alasan efisiensi ini belum disertai data transparan tentang beban produksi listrik maupun efisiensi internal PLN.
Masalah Transparansi dan Akuntabilitas PLN
Kritik juga datang dari sektor akademisi dan LSM energi. Mereka mempertanyakan transparansi pengelolaan dana subsidi dan efektivitas manajemen PLN dalam menekan biaya operasional.
“Daripada menaikkan tarif, lebih baik pemerintah dan PLN berbenah dari sisi efisiensi internal. Masyarakat jangan dijadikan korban pemborosan sistem,” tegas Ridho Prasetyo, peneliti energi dari INDEF.
PLN sendiri mencatat beban operasional meningkat seiring harga batu bara global dan depresiasi rupiah. Namun publik belum mendapat laporan menyeluruh mengenai bagaimana beban tersebut dialokasikan dan apakah alternatif energi terbarukan benar-benar dimanfaatkan untuk menekan biaya.
Solusi: Audit Independen dan Skema Bertahap
Untuk menjaga kepercayaan publik, para ahli menyarankan audit independen terhadap struktur biaya PLN dan skema kenaikan tarif bertahap yang dibarengi insentif efisiensi energi untuk masyarakat.
