penyederhanaan regulasi di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini diperlukan agar Indonesia dapat merealisasikan mimpi menjadi negara maju. Regulasi yang rumit dinilai menjadi salah satu pemicu suatu negara terjerumus ke dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Birokrasi yang tumpang tindih menjadi masalah yang rentan menciptakan perlambatan investasi. Di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, seringkali terdapat kebijakan atau regulasi yang tumpang tindih, saling bertentangan, atau overlaping antara satu dengan lainnya. Hal ini membuat para pelaku usaha harus berurusan dengan berbagai instansi dan mengurus berbagai perizinan yang berbelit-belit. Akibatnya, proses investasi menjadi lebih sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Inilah yang menjadi salah satu hambatan utama dalam menghasilkan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks ini, peran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam mendukung penyederhanaan regulasi sangatlah penting. Melalui kebijakan yang diusungnya, Sri Mulyani berupaya untuk menyederhanakan regulasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Upaya penyederhanaan regulasi yang dilakukan tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah. Hal ini tentu memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
