Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi KRIS, baik dari segi keuangan rumah sakit maupun layanan yang akan diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, sosialisasi yang intens dan tepat sasaran juga menjadi kunci dalam memastikan pemahaman yang baik terkait KRIS di kalangan peserta BPJS Kesehatan.
Diharapkan ke depannya, regulasi terkait implementasi KRIS dapat memberikan kejelasan yang lebih konkret mengenai tarif, manfaat, dan iuran yang akan berlaku. Hal ini penting agar rumah sakit dapat mempersiapkan diri dengan baik dan peserta BPJS Kesehatan juga memahami dengan jelas mengenai apa yang diharapkan dan diwajibkan dalam penerapan KRIS. Penyamaan standar kelas rawat inap tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
