Program Rumah Subsidi: Capaian Atau Pencitraan Politik?
Program rumah subsidi melalui KPR FLPP sendiri bukan hal baru. Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut bahwa hingga 19 Desember 2025, penyaluran FLPP telah mencapai lebih dari 263.017 unit rumah dengan nilai mencapai sekitar Rp32,67 triliun. Ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah pertamanya. Antara News
Namun angka 50.030 unit yang dirayakan massal itu masih jauh dari angka kebutuhan perumahan di Indonesia, yang diperkirakan mencapai jutaan unit. Kritikus program ini pun mempertanyakan efektivitas pendekatan tersebut, apakah lebih dari sekadar pencapaian angka atau justru menjadi alat pencitraan politik menjelang kalender politik nasional tahun depan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa kegiatan massal seperti ini bisa memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi dibutuhkan langkah lanjutan agar program rumah subsidi benarbenar menyentuh akar masalah ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap hunian layak.
Respons Masyarakat Beragam
Respons masyarakat terhadap acara ini beragam. Sebagian menyambut baik karena kesempatan memiliki rumah sendiri adalah dambaan lama bagi pekerja sektor informal, seperti tukang pijat, pedagang kaki lima, serta pengemudi ojek daring yang selama ini kesulitan mengakses fasilitas kredit perumahan formal. Mereka berharap rumah subsidi ini menjadi jalan keluar nyata bagi keluarga mereka. kumparan
Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan kondisi rumah yang mereka peroleh. Sementara pemerintah menyatakan telah membangun unit dengan standar luas tanah 60 meter persegi dan bangunan 30 meter persegi, sebagian masyarakat meminta perhatian terhadap kualitas bangunan, lokasi strategis yang dekat dengan akses kerja, serta infrastruktur penunjang seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Antara News
