Pemilu merupakan momen penting dalam sistem demokrasi, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan publik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena yang mengkhawatirkan mulai muncul, yaitu ketika demokrasi dijadikan ladang Transaksi Politik. Bukan hanya suara yang diperdagangkan, tetapi juga prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi fondasi dari demokrasi itu sendiri.
Proses kampanye pemilu tidak bisa dipisahkan dari ekonomi politik yang melingkupinya. Biaya kampanye yang semakin meningkat memaksa calon pemimpin untuk mencari sumber pembiayaan yang lebih beragam. Dalam banyak kasus, hal ini membuka peluang bagi praktik-praktik Transaksi Politik yang merugikan. Calon pemimpin yang seharusnya berfokus pada visi dan misi, kini lebih sibuk merayu para penyandang dana dengan iming-iming keputusan yang menguntungkan mereka.
Kampanye yang seharusnya menjadi ajang untuk memperkenalkan visi kepada masyarakat, seringkali bertransformasi menjadi arena jual beli suara. Ada kalanya para pemilih ditawari imbalan material atau janji-janji palsu sebagai syarat untuk memberikan suara mereka. Fenomena ini bukan hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menciptakan ekosistem politik yang korup. Dalam konteks ini, pemilih menjadi objek transaksi, bukan subjek yang berdaya.
