Menurutnya, keadilan merupakan landasan yang tak terpisahkan dalam keuangan publik, yang juga tercermin dalam prinsip syariah. Sri Mulyani juga menyoroti bahwa Indonesia, sebagai salah satu dari tiga pemegang saham terbesar IsDB, harus mampu menerjemahkan kebijakan syariah untuk diimplementasikan dalam keuangan publik.
Tentu saja, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam keuangan publik perlu didukung oleh kebijakan dan regulasi yang mendukungnya. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan prinsip syariah.
Pemerintah juga perlu memastikan akses informasi dan literasi syariah dalam keuangan publik, baik bagi institusi keuangan maupun masyarakat umum. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip syariah dalam semua aspek keuangan negara.
Sebagai pemegang saham terbesar IsDB, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat peran dan kontribusi dalam pengembangan keuangan syariah. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendorong implementasi prinsip syariah dalam keuangan publik.
Pemerintah dapat menggandeng lembaga-lembaga keuangan syariah untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, keuangan publik di Indonesia dapat semakin mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah yang berkemajuan.
Penyaluran pembiayaan syariah oleh Islamic Bank sebesar Rp111,5 triliun telah memberikan dorongan signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan mendorong investasi dalam proyek-proyek berbasis syariah, terutama dalam infrastruktur dan sektor publik, Indonesia dapat mengoptimalkan potensinya sebagai negara dengan sistem keuangan syariah yang kokoh dan berkelanjutan.
