Tampang

Dugaan Korupsi Triliunan di LPEI Bikin Sri Mulyani Lapor ke Kejaksaan

19 Mar 2024 15:03 wib. 108
0 0
Dugaan Korupsi Triliunan di LPEI Bikin Sri Mulyani Lapor ke Kejaksaan
Sumber foto: google

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengguncang publik dengan langkah tegasnya dalam menghadapi dugaan korupsi triliunan rupiah yang diduga terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Sri Mulyani telah melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Keputusan ini menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi meski melibatkan lembaga keuangan milik pemerintah.

Menurut keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada hari Senin, 15 Februari 2022, Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan sejumlah bukti kepada Kejaksaan terkait dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di LPEI. Hal ini tentu menimbulkan kehebohan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan negara.

Kehadiran Sri Mulyani dalam menyoroti dugaan korupsi triliunan di LPEI menunjukkan sikap tegas dan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik korupsi, terlebih di lingkungan lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian negara.

Korupsi merupakan ancaman serius bagi kemajuan dan stabilitas suatu negara. Praktik korupsi di lembaga keuangan negara seperti LPEI dapat merugikan perekonomian dan merusak kepercayaan para pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, langkah tegas Sri Mulyani dalam menindaklanjuti dugaan korupsi di LPEI layak diapresiasi sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara.

<123>

#HOT

0 Komentar

Belum ada komentar di artikel ini, jadilah yang pertama untuk memberikan komentar.

BERITA TERKAIT

BACA BERITA LAINNYA

taqva
0 Suka, 0 Komentar, 11 Jun 2017

POLLING

Apakah Aturan Pemilu Perlu Direvisi?