Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja sangat signifikan. Namun, untuk tetap bersaing di pasar yang semakin kompetitif, UMKM dituntut untuk beradaptasi dan mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya melalui digitalisasi. Di sinilah peran dukungan politik menjadi krusial, terutama dalam bentuk stimulus pemerintah yang diarahkan untuk memfasilitasi transformasi digital UMKM.
Digitalisasi UMKM bukan hanya sekedar mengadopsi teknologi, tetapi juga meliputi perubahan cara kerja, pemasaran, dan interaksi dengan pelanggan. Dengan memanfaatkan platform digital, UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, meminimalisir biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi. Pada saat yang sama, digitalisasi memungkinkan UMKM untuk menyajikan produk mereka secara lebih menarik, memberdayakan mereka untuk bersaing dengan perusahaan besar.
Namun, tantangan untuk mendigitalisasi UMKM tidaklah kecil. Banyaknya pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan teknologi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan pelatihan dan akses terhadap teknologi yang relevan. Stimulus pemerintah juga bisa berupa penyediaan infrastruktur digital yang memadai, seperti jaringan internet yang cepat dan akses terhadap perangkat teknologi.
